Kolonodale - Dalam rangka menyambut Hari Dharma Karya Dika Ke-78 Kementerian Hukum dan HAM Tahun 2023, jajaran petugas Lembaga Pemasyarakatan (Lapas) Kelas III Kolonodale mengikuti secara virtual seminar nasional yang dilaksanakan oleh Badan Strategi Kebijakan Hukum dan HAM, Senin (24/07).
Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Yasonna H. Laoly, membuka secara resmi kegiatan Seminar Nasional yang dilaksanakan secara hybrid terpusat dari Graha Pengayoman Kemenkumham Jakarta, Seminar Nasional dengan tema “Menyongsong Berlakunya Hukum yang Hidup dalam Masyarakat Berdasarkan UU No. 1 Tahun 2023 Tentang KUHP”.
Dalam Seminar Nasional ini Wakil Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI Edward Omar Sharif Hiariej, sebagai Keynote Speaker serta pemaparan materi dari narasumber lainnya diantaranya Pujiyono, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Dipenogoro, Hakim Agung Kamar Pidana Mahkamah agung Republik Indonesia Prim Haryadi, Ferry Fathurokhmanm, Dosen Bidang Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Sultan Ageng Tirtayasa, dan Erasmus A.T. Napitupulu, Direktur Eksekutif Institute for Criminal Justice Refrom.
Menteri Hukum dan HAM (Menkumham) Yasonna H. Laoly dalam sambutannya menyampaikan, perjalanan RKUHP menjadi KUHP baru patut disimak sebagai pembelajaran mengenai pembangunan hukum pidana indonesia. Lahirnya KUHP merupakan buah dari penantian yang panjang. Gagasan pembentukan RKUHP nasional telah muncul lebih dari setengah abad lalu saat Seminar Hukum Nasional I di Semarang pada Tahun 1963.
“Setelah sekian lama, pemerintah bersama dengan DPR akhirnya mengesahkan RKUHP menjadi UU pada tanggal 6 desember 2022 lalu. Meski menuai pro dan kontra khususnya terkait beberapa pasal yg dinilai kontroversial, KUHP baru adalah produk hukum karya anak bangsa yang patut diapresiasi. Minimal, itu adalah buah kerja keras untuk melepaskan diri dari produk hukum warisan kolonial Belanda yang dinilai sudah tidak relevan dengan zaman saat ini,” jelas Yasonna
“KUHP yang baru, UU Nomor 1 Tahun 2023 telah mengatur mengenai hukum yang hidup dalam masyarakat. Bagaimana menggabungkan lingkungan hukum yg terpisah tersebut? Hal ini perlu menjadi bahan pemikiran mengenai bagaimana mekanisme dalam mengadopsi norma-norma pidana adat yang akan dituangkan dalam peraturan pemerintah sebagai petunjuk lebih lanjut dalam pelaksanaan dari KUHP yang baru, sehingga pada saatnya nanti dapat diimplementasikan oleh aparat penegak hukum di lapangan,” kata Menkumham.
Menutup sambutannya Yasonna berharap melalui acara ini ada kontibusi positif terhadap Pembaharuan Hukum Nasional